Komisi VII Temukan Sejumlah Masalah Pengolahan Limbah di Jabar

11-10-2018 / KOMISI VII
Ketua Panja Limbah dan Lingkungan Muhammad Nasir saat meninjau kondisi PT. Pengolahan Limba Industri Bekasi (PLIB), Bekasi, Jawa barat, Kamis (11/10/2018). Foto : Ayu/Man

 

Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI menemukan sejumlah permasalahan saat inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa perusahaan pengolahan limbah di Bekasi dan Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ketua Panja Limbah dan Lingkungan Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya melakukan sidak ke beberapa perusahaan pengolahan limbah industri untuk melihat fakta kegiatan pengolahan limbah industri.

 

“Hal itu sekaligus membuktikan fungsi pengawasan pemerintah terhadap perusahan-perusahaan, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.  Dan setelah kami lakukan sidak, kami menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengolahan limbah tersebut,” ungkap Nasir usai meninjau kondisi PT. Pengolahan Limba Industri Bekasi (PLIB), Bekasi, Jawa barat, Kamis (11/10/2018).

 

Temuan tersebut, salah satunya  adalah produksi yang dikeluarkan belum memiliki izin atau izinnya masih dalam proses. Ditambahkan Anggota Panja Limbah dan Lingkungan Yulian Gunhar menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan limbah ada enam item, seperti penghasil, penyimpanan sementara, pengangkutan, pengumpul, dan pengolahan dan pemanfaatan limbah.

 

Sementara ini, PT. PLIB hanya memiliki izin di tahap pengolahan dan pemanfaatannya saja. Sementara tahapan lainnya masih dalam proses perizinan, namun sudah dilakukan pengoperasian. Oleh karena itu, pihaknya  akan menyerahkan kasus ini ke Bagian Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI berjalan dengan baik. (ayu/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...